Polda Riau Gelar Taklimat Awal Audit Kinerja 2026, Tekankan Integritas dan Perbaikan Sistemik

Polda Riau menggelar Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I Tahun 2026 aspek perencanaan dan pengorganisasian di Aula Tri Brata Lantai 5, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri Kapolda Riau, Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama (PJU), serta seluruh Kapolres jajaran.

Taklimat awal audit ditandai dengan penyampaian oleh Irwasda Polda Riau, dilanjutkan arahan Kapolda Riau yang menegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kapolda Riau menyampaikan bahwa audit harus dimaknai sebagai sarana introspeksi untuk melihat kekurangan dan memperbaiki sistem, bukan semata mencari kesalahan. Ia juga menyinggung sejumlah persoalan yang masih terjadi di lapangan sebagai tanggung jawab bersama, mulai dari tingkat pimpinan hingga fungsi pengawasan.

Menurutnya, masih terdapat celah dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang perlu dibenahi secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa keterbatasan geografis tidak dapat dijadikan alasan, karena kehadiran Polri harus tetap dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Kapolda juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan solutif dalam pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan upaya mitigasi potensi konflik serta kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Program-program seperti Green Policing, ketahanan pangan, dan peningkatan literasi masyarakat disebut sebagai bagian dari strategi preventif yang perlu diperkuat.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada kedisiplinan personel, termasuk larangan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Kapolda menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba dan meminta pengawasan ketat dari para pimpinan di setiap satuan kerja.

Dari sisi administrasi dan keuangan, Kapolda mengungkap masih adanya temuan berulang, seperti ketidakpatuhan terhadap standar biaya, deviasi perencanaan dan realisasi anggaran, serta keterlambatan penyetoran PNBP. Hal ini dinilai sebagai kelemahan sistemik yang harus segera diperbaiki.

Ia meminta tim Itwasda menjalankan audit secara optimal dengan mengedepankan fungsi assurance, pencegahan korupsi, dan konsultasi, sehingga audit mampu memberikan solusi konkret dan nilai tambah bagi organisasi.

Dalam arahannya, Kapolda juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik, termasuk optimalisasi layanan call center 110, pemanfaatan media sosial resmi, serta patroli dialogis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menutup arahannya, Kapolda Riau menekankan kepada seluruh Kapolres agar menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab, serta memastikan hasil audit tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan kinerja dan budaya integritas di lingkungan Polri.